Dikutip dari TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah pusat secara resmi telah mengumumkan kenaikan BBM. Presiden Joko Widodo dalam keterangan resminya, mengatakan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi dari BBM untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. 

Sebelumnya jajaran kementerian, juga menyebutkan bahwa BBM subsidi menjadi beban APBN yang cukup berat. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Sabtu 3 September 2022. "Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Dan saat ini, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. 

Sehingga harga beberapa jenis BBM, yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," sebut Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyebutkan, lebih dari 70 persen BBM subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.

BBM subsidi yang naik, adalah BBM Pertalite dari Rp 7.650 per liter, menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian solar dari Rp 5.150 per liter, menjadi Rp 6.800 per liter. Pertamax non subsidi, dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Hal ini pun, memantik reaksi masyarakat Indonesia, khususnya kaum menengah ke bawah yang sangat merasakan kenaikan dampak BBM. Para buruh se-Indonesia pun, akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan BBM pada Selasa (6/9/2022) besok. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi.Termasuk di DKI Jakarta, unjuk rasa akan dipusatkan di gedung DPR.Para buruh akan meminta pimpinan DPR, memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan BBM."DPR RI harus berani membentuk pansus atau panja BBM," ucap Said iQBAL dalam keterangan resmi, Sabtu (3/9/2022).

Selain di ibu kota, aksi demo menolak kenaikan BBM juga akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Lalu Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura."Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," jelas Said.Iqbal mengatakan, daya beli buruh sudah turun 30 persen saat ini.Dengan kenaikan BBM, daya beli akan semakin merosot menjadi 50 persen."Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen, hingga sampai delapan persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Iqbal.Di sisi lain, ia mengklaim upah buruh sudah tak naik dalam tiga tahun terakhir.Dengan kata lain, kenaikan BBM akan membuat hidup buruh semakin sulit.

Terlebih, pemerintah akan kembali menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Peng upahan untuk menghitung kenaikan upah minimum tahun depan."Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," ujarnya.Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) menilai kenaikan BBM adalah hal yang tidak bisa dihindarkan."Kebijakan menaikkan harga BBM bak buah simalakama.Tak dinaikkan, finansial APBN makin bleeding (berdarah, red) dan akan mengorbankan sektor lain," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi, Sabtu (3/9/2022)."Jika dinaikkan, potensi efek dominonya sangat besar, berpotensi memukul daya beli masyarakat konsumen, yang ditandai dengan tingginya inflasi," ujarnya menambahkan.Tulus menambahkan, YLKI memberi sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah selepas kenaikan BBM ini.

Pertama, pemerintah harus menjamin rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan paska kenaikan harga kenaikan BBM.Tulus mengatakan, jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan, sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan."Jangan jadikan kenaikan BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya," ujarnya.Kemudian yang kedua pemerintah pusat dan daerah harus tetap memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya.Sehingga, lanjut dia, dapat meminimalisir potensi kenaikan tarif angkutan umum menyusul kenaikan BBM."Tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontra produktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri, karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor," ucap Tulus.

Selanjutnya, Tulus meminta agar kenaikan BBM harus diikuti upaya reformasi pengalokasian subsidi BBM.Artinya penerima subsidi BBM benar-benar pada masyarakat yang berhak, sesuai dengan nama dan alamat tinggal penerima.Pasalnya, kata dia, kajian Bank Dunia mencatat 70 persen subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena dinikmati kelompok menengah dan mampu."Fenomena ini tidak boleh dibiarkan," katanya.YLKI juga meminta pemerintah, harus berupaya mengantisipasi potensi lonjakkan harga minyak dunia di masa mendatang.Menurut Tulus, upaya tersebut bisa dilakukan dengan menyiapkan dana tabung minyak.

Dengan dana ini, jika harga minyak mentah sedang turun, maka selisihnya bisa disimpan dalam oil fund tersebut.

"Dan jika harga minyak mentah sedang naik, maka tidak serta merta harga BBM di dalam negeri harus naik," tuturnya.

Sumber: https://bali.tribunnews.com/2022/09/05/demo-kenaikan-bbm-besar-besaran-akan-dilakukan-buruh-hari-ini-simak-beritanya?page=all